NAMA
: GINA FIRDIANI
HARITS LUKMAN PRATAMA
HENDAH LAHYUNITA
M. RAMADHAN SAPUTRA
KELAS : 2EB08
1. Monopoli
adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau
atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
usaha. Pengertian tersebut terdapat dalam …
a.
Pasal 1 ayat (1) UU No 5 tahun 1999
b.
Pasal 1 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999
c.
Pasal 2 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999
d.
Pasal 2 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999
2. Menurut
Munir Fuady dibawah ini adalah alasan mengapa monopoli dilarang, kecuali …
a.
Pemborosan
b.
Penghematan
c.
Excess Profit
d.
Eksploitasi
3. Kegiatan
yang dilarang oleh UU No 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan
Tidak Sehat adalah, kecuali …
a.
Kegiatan Monopoli
b.
Kegiatan Monopsoni
c.
Kegiatan Oligopoli
d.
Penguasaan Pasar
4. Dalam
UU No 5 Tahun 1999 dirumuskan beberapa kriteria kegiatan monopoli, diantaranya
adalah …
a.
Pelaku usaha dilarang melakukan, menguasai
penerimaan pasokan
b.
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai
penerimaan pasokan
c.
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar
baik secara sendiri maupun bersama
d.
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan jasa
5. Tujuan
dari hukum anti monopoli adalah…
a.
Menjaga timbulnya suatu kompetisi pasar
b.
Menciptakan kesejahteraan pelaku pasar
c.
Mendorong praktik monopoli
d.
Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat
6. Pasal
22 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat berisi tentang …
a.
Anti Monopoli
b.
Larangan Persekongkolan
c.
Tender
d.
Persaingan Usaha
7. Kegiatan
yang dilakukan para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan
yang bertujuan memenangkan tender adalah pengertian dari …
a.
Persekongkolan
b.
Tender
c.
Persekongkolan Tender
d.
Pengawasan Tender
8. Pelaku
usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menetukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usah tidak
sehat. Pernyataan tersebut terdapat dalam …
a.
Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999
b.
Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999
c.
Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1999
d.
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
9. Tawaran
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan
barang-barang, atau untuk menyediakan jasa meruapakan pengertian …
a.
Tender
b.
Persekongkolan
c.
Persekongkolan Tender
d.
Pengawasan Tender
10. Agar
tercipta persaingan usaha yang sehat, pelaksanaan tender atau pengadaan barang
atau jasa harus menerapkan prinsip-prinsip berikut, kecuali …
a.
Efisien dan Efektif
b.
Tertutup dan Diskriminatif
c.
Terbuka dan Bersaing
d.
Transparan dan Akuntabel
11. Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 monopoli
adalah ....
a. suatu bentuk
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa
tertentu oleh satu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha.
b. suatu usaha pemusatan
kekuatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
c. keadaan pasar
yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh seorang pembeli; oligopsoni yang
terbatas pada seorang pembeli
d. situasi pengadaan
barang dagangan tertentu (lokal atau nasional) sekurang kurangnya sepertiga
dikuasai oleh satu orang atau satu
kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.
12. Manakah yang tidak termasuk perjanjian yang
dilarang dalam UU No.5/1999 adalah …...
a.
Oligopoli
b.
Penetapan harga
c.
Pembagian wilayah
d.
Negosiasi
13.
Pengertian
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut merupakan
pengertian berdasarkan…..
a.
Undang-Undang No
8 tahun 1999, pasal 1 butir 1
b.
Undang-undang
dasar 1945 pasal 5 ayat 1
c.
Peraturan
Pemerintah No 58 tahun 2001
d.
Undang-undang No
5 tahun 1999
14. Pasal 4-7 UU PK yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban konsumen serta pelaku usaha
yang mengharapkan konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan bisa
menunaikan kewajibannya secara seimbang merupakan asas…..
a.
Asas keseimbangan
b.
Asas kepastian
hukum
c.
Asas keadilan
d.
Asas pertahanan
dan keamanan
15.
Perbuatan hukum
yang dilakukan oleh suatu perseroan atau badan usaha atau lebih untuk
meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan atau badan usaha baru
yang merupakan perjanjian yang dilarang dalam bentuk….
a.
Penggabungan
b.
peleburan
c.
Pengambil alihan
d.
Pelepasan
16. Salah satu alternative penyelesaian sengketa
bisnis dengan putusan biasa disebut dengan….
a.
System
Concilition
b.
System
Arbitration
c.
System
Adjudication
d.
System Minitrial
17. Untuk menjamin
terjadinya persaingan usaha sehat dan dapat melindungi konsumen diperlukan
upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, diantaranya adalah:
a.
Larangan Legall of Reason
b.
Larangan Rule of Reason
c.
Larangan Time of Reason
d. Larangan Law
of Reason
18. Telah
terjadi perjanjian antara 7 pelaku usaha di bidang pelayaran untuk mengatur
tariff dan kuota yang melayani jalur Surabaya-Makasar-Surabaya dan jalur
Makasar-Jakarta-Makasar. Dalam putusannya KPPU memerintahkan untuk membatalkan
kesepakatan tariff dan kuota dan mengumumkan pembatalannya pada surat kabar
harian berskala nasional. Contoh kasus diatas merupakan bentuk larangan yang
bersifat:
a.
Larangan Law of Reason
b.
Larangan Legall Of Reason
c. Larangan Rule
of Reason
d.
Larangan Per Se Illegal
19. Fungsi KPPU dalam mengawasi
pelaksanaan Undang-undangtentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat di Indonesia adalah, kecuali:
a.
menyusun peraturan pelaksanaan
b.
memberi putusan mengikat
c.
menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya
d.
memberikan perlindungan hukum
20. Tujuan
utama dari penerapan undang-undang anti monopoli akan tercapai manakala
terdapat kebebasan masyarakat dalam memilih produk-produk yang hendak
dikonsumsinya. Bentuk-bentuk pilihan masyarakat itu diwujudkan dalam keunggulan
pilihan masyarakat dilihat dalam keunggulan, diantaranya kecuali:
a.
harga (price)
b.
ketepatan penyerahan (delivery)
c.
layanan (service)
d.
jumlah (quantity)
e.
21. Undang – undang nomor berapakah mengenai
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
a.
UUD No. 3 Tahun 1998
b.
UUD No. 5 Tahun 1999
c.
UUD No. 5 Tahun 1998
d.
UUD No. 3 Tahun 1999
22. Apakah
kepanjangan dari KPPU?
a.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
b.
Komisi Penilaian Persaingan Usaha
c.
Komisi Pemilihan Persaingan Usaha
d.
Komisi Pengontrolan Persaingan Usaha
23. KPPU
yang sekarang ini dibentuk berdasarkan?
a.
Keputusan DPR No. 75 Tahun 1995
b.
Keputusan Menteri No. 75 Tahun 1999
c.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75
Tahun 1999
d.
Keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia No.
75 Tahun 1998
24. KPPU
melaporkan hasil kerjanya kepada?
a.
DPR dan MPR
b.
DPD dan DPR
c.
Presiden dan Menteri
d.
DPR dan Presiden
25. Kewenangan
KPPU diatur di dalam?
a.
Pasal 35 UU No. 5
b.
Pasal 34 UU No. 5
c.
Pasal 36 UU No. 5
d.
Pasal 37 UU No. 5
26. Sebutkan
dua karakteristik barang publik murni?
a.
Nonrival dan Excludable
b.
Nonrival dan Nonexcludable
c.
Rival dan Excludable
d.
Rival dan Nonexcludable
27. Dibawah
ini yang termasuk barang campuran (mixed goods) adalah?
a.
Sebagian barang atau pelayanan sektor pendidikan
b.
Sebagian barang atau pelayanan sektor ekonomi
c.
Sebagian barang atau pelayanan sektor umum
d.
Sebagian barang atau pelayanan sektor kesehatan
28. Sebutkan
sifat barang swasta (private goods)?
a.
Rival dan Exhaustible
b.
Nonrival dan Nonexhaustible
c.
Rival dan Nonrival
d.
Exhaustible dan Nonexhaustible
29. Campur
tangan pemerintah dapat dibenarkan dalam penyediaan barang publik yaitu?
a.
Informasi dan Distribusi
b.
Noninformasi dan Distribusi
c.
Informasi dan Redistribusi
d.
Noninformasi dan Redistribusi
30. Dalam
ekonomi campuran pemerintah memberikan perannya dalam bentuk?
a.
Bantuan Langsung Tunai
b.
Bantuan Rakyat Miskin
c.
Askes
31. Dalam
Undang – Undang nomor berapa tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat . . .
a.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999
b.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960
c.
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1998
d.
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1945
32.
Apa yang di maksud dengan monopoly by law…
a.
Suatau kondisi dimana hanya ada satu penjual
yang menawarkan ( supply) atau barang atau jasa.
b.
Monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan
kemampuan untuk melakukan persaingan, dan atau untuk tetap memepertahankannya.
c.
Pemberian kekuasaan terhadap sebuah perusahaan
untuk menjalankan sebuah praktik monopoli
d.
Bentuk monopoli yang terjadi apabila sebuah
perusahaan atau pelaku usaha diberikan hak monopoli oleh Negara berdasarkan
amanah undang – undang, sekalipun perusahaan tersebut tidak efisien atau tidak
memiliki kemampuan yang cukup baik.
33.
Menghendaki adanya monopoli Negara untuk
menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta
cabang – cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, secara tegas
diatur dalam pasal . . .
a.
Pasal 7 UUD 1945
b.
Pasal 8 ayat 2
c.
Pasal 33 UUD 1945
d.
Pasal 30 UUD 1945
34.
Salah satu unsur yang wajib dipenuhi dalam
pelaksanaan monopoli sesuai dengan Pasal 50 (a) UU No.5 Tahun 1999 . . .
a.
Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu
produk
b.
Bertujuan melaksanakan peraturan tertentu
c.
Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum
ada subsitusinya
d.
Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu
produk
35.
Salah satu alasan mengapa UU Anti monopoli
sulit untuk disetujui oleh Orde Baru pada masa itu . . .
a.
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan
atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli tidak sehat
b.
Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum
c.
Terjadinya penguasaan atas produksi atau
pemasaran barang atu jasa tertentu
d.
Pemberian fasilitas monopoli tersebut
merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kesediaan investor dalam nenamkan
modalnya di sector tersebut
36.
Apa kewewenangan KPPU sebagai badan yang
Independen dan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun
1999, kecuali . .
a.
Pemeriksaan
b.
In kracht
c.
Penuntutan
d.
Konsultasi
37.
Undang – Undang Keputusan presiden (keppres)
No berapa tentang komisi Pengawas Persaingan Usaha . . .
a.
Undang – Undang No 37 Tahun 2004
b.
Undang – Undang No 31 Tahun 2004
c.
Undang – Undang No 75 Tahun 1999
d.
Undang – Undang No 78 Tahun 1945
38.
Sudah menjadi tugas siapa untuk melakukan
penyelidikan apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari laporan dugaan
mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang – Undang
Nomor 5 Tahun 1999 . . .
a.
Majelis komisi
b.
KPPU
c.
Presiden dan Wakil Presiden
d.
MPR
39.
Pada pasal berapa menentukan bahwa hukum acara
perdata yang diterapkan terhadap pengadilan negeri . . .
a.
Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2012
b.
Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2003
c.
Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2002
d.
Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2003
40.
Pada
tanggal berapa rapat komisi dilakukan . . .
a.
15 juni 2009
b.
15 febuari 2009
c.
15 september 2009
d.
15 oktober 2009
JAWABAN :
1.
A 11. A 21. B 41. A
2.
B 12. A 22. A 42. D
3.
C 13. A 23. C 43. C
4.
D 14. A 24. D 44. B
5.
A 15. C 25. C 45. D
6.
B 16. B 26. B 46. B
7.
C 17. B 27. D 47. C
8.
D 18. D 28. A 48. A
9.
A 19. D 29. C 49. D
10.
B 20. D 30. D 40. C
